Easy Appointments
Anda tinggal menelpon dan kami akan langsung mendatangi kantor Anda untuk mengambil berkas yang diperlukan
Company Incorporation Service with a Tracking System
Cek proses pendirian perusahaan Anda dengan sistem real time yang bisa diakses dimana saja
Integritas diri
Integritas diri sebagai cara kami untuk menyelesaikan pekerjaan secara profesional karena memang tuntutan profesi kami
Dedikasi Tinggi
Suatu Pengorbanan tenaga, pikiran dan waktu kami demi keberhasilan usaha yang Anda kelola.
Akuntabilitas
Pertanggungjawaban yang berhubungan dengan setiap pekerjaan atau tugas yang akan kami kerjakan
All Bali Area Coverage
Kami adalah satu-satunya perusahaan konsultan perijinan profesional yang memiliki areal kerja meliputi seluruh Bali.
B to B Consultant
Kami adalah Perusahaan Konsultan Perijinan Profesional, kami berhubungan dengan klien secara Busines to Busines untuk menjaga profesionalitas dan kepastian hukum anda.
PENDIRIAN UD Harga mulai dari
Rp2,5 Juta
Selesai dalam 5 Hari Kerja
Akte Notaris dan Pengesahannya Kehakimannya saja.
Pendirian dan pendaftaran UD memberikan kepastian hukum bagi pengembangan usaha dikemudian hari
PENDIRIAN CVHarga mulai dari
Rp5,0 Juta
Selesai dalam 10 Hari Kerja
Akte Notaris dan Pengesahan Kehakimannya saja.
Untuk Anda yang ingin badan usaha sederhana sistem dengan pengambilan keputusan yang lebih mudah.
PENDIRIAN PT.LOKALHarga mulai dari
Rp7,5 Juta
Selesai dalam 10 Hari Kerja
Akte Notaris dan Pengesahan Kehakimannya saja.
Tersedia Virtual Office untuk pendirian Perseroan Terbatas (PT) yang belum memiliki domisili sendiri
PENDIRIAN PT.PMAHarga mulai dari
Rp10 Juta
Selesai dalam 10 Hari Kerja
Akte Notaris dan Pengesahan Kehakimannya saja.
Tersedia Virtual Office untuk PT Penanaman Modal Asing (PT PMA) yang belum memiliki domisili sendiri
Partnership
Laperon Bali
Kami bekerja sama dengan pemerintah dan para konsultan profesional lainnya untuk memberikan pelayanan kelengkapan dokumen perijinan anda.
Business Advisory Consultant
Alcohol Licence Consultant
Government Online
Berita Terbaru
Laperon Bali
Jokowi Potong Izin Usaha Jadi Rp40 Juta Demi Kemudahan Bisnis
Diketahui ada 10 indikator yang menjadi ukuran kemudahan berusaha di suatu negara yakni kemudahan memulai usaha, kemudahan memperoleh sambungan listrik,
Jokowi Ingin Proses Izin Usaha di Indonesia Lebih Cepat dari
Jokowi menyebut, memulai usaha di Indonesia melewati prosedur dan waktu panjang, yaitu membutuhkan 11 prosedur dengan waktu selama 13 hari.
Pemerintah Akan Hapus 7 Pasal Terkait IMB, Ini Rinciannya…
Pemerintah berencana menghapus beberapa aturan dalam mendirikan bangunan gedung. RUU Cipta Kerja ini merujuk pada Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun
Apa Itu Omnibus Law Dalam Grafik
Infografik penjelasan mengenai penjelasan Omnibus Law
RUU Cipta Kerja, Kewenangan Pemda Terkait Penataan Ruang Bakal Dihapus
Pemerintah berencana menghapus wewenang pemerintah daerah (pemda) dalam pengaturan tata ruang. Hal ini diketahui berdasarkan draf Pasal 18 Rancangan Undang-Undang
Jika Omnibus Law Berlaku, Pemda Harus Sesuaikan Regulasi
Pemerintah daerah mesti menyesuaikan sendiri regulasinya dengan Omnibus Law apabila rancangan undang-undang sapu jagad itu resmi berlaku. Demikian diungkapkan Wakil
Dalam RUU Omnibus Law Cipta Kerja, Pemda Tak Lagi Berwenang
Peran pemerintah daerah dalam menetapkan analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) kegiatan usaha dihapuskan dalam Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja.
Omnibus Law RUU Cipta Kerja, Izin Lingkungan Dihapus
Pemerintah menghapus izin lingkungan sebagai persyaratan untuk memperoleh izin usaha dalam omnibus law Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. Hal ini diketahui
Bola di Tangan DPR, Mungkinkah Pembahasan Omnibus Law Rampung 100
Bola pembahasan rancangan undang-undang (RUU) omnibus law kini berada di tangan DPR. DPR telah menerima dua draf omnibus law, yaitu
Ini 6 Poin Penting Omnibus Law Perpajakan
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan, di dalam omnibus law perpajakan hanya ada 28 pasal yang merupakan hasil amandemen dari
Ini 6 Alasan Buruh Tolak RUU Omnibus Law
Serikat buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menilai RUU omnibus law bukan cara terbaik untuk meningkatkan investasi
Gaduh Pasal 170 dalam Omnibus Law RUU Cipta Kerja, Benarkah
DPR memberi kesempatan kepada pemerintah untuk memperbaiki salah ketik dalam Pasal 170 tersebut. Menurut Disco, Pasal 170 itu bisa diperbaiki
Mahfud MD: Omnibus Law Bukan Istilah Resmi, tapi RUU Cipta
Omnibus berasal dari bahasa Latin yang berarti segalanya. Konsep omnibus law ini sudah diterapkan di sejumlah negara, salah satunya Amerika
Apa Itu Omnibus Law, yang Disinggung Jokowi dalam Pidatonya?
Rencananya, Jokowi ingin mengajak DPR untuk menggodog 2 UU besar. Pertama, UU Cipta Lapangan Kerja dan kedua, UU Pemberdayaan UMKM.