Jokowi Potong Izin Usaha Jadi Rp40 Juta Demi Kemudahan Bisnis

/
Diketahui ada 10 indikator yang menjadi ukuran kemudahan berusaha di suatu negara yakni kemudahan memulai usaha, kemudahan memperoleh sambungan listrik, pembayaran pajak, pemenuhan kontrak, penyelesaian kepailitan, pencatatan tanah dan bangunan, permasalahan izin pembangunan, kemudahan memperoleh kredit, perlindungan investor, dan perdagangan lintas negara.

Jokowi Ingin Proses Izin Usaha di Indonesia Lebih Cepat dari China

/
Jokowi menyebut, memulai usaha di Indonesia melewati prosedur dan waktu panjang, yaitu membutuhkan 11 prosedur dengan waktu selama 13 hari. Jokowi pun membandingkan dengan China. "Kalau kita bandingkan dengan China prosedurnya hanya 4 waktunya hanya 9 hari. Artinya kita harus lebih baik dari mereka," ujar Jokowi.

Pemerintah Akan Hapus 7 Pasal Terkait IMB, Ini Rinciannya...

/
Pemerintah berencana menghapus beberapa aturan dalam mendirikan bangunan gedung. RUU Cipta Kerja ini merujuk pada Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. Ketentuan yang rencananya akan dihapus tersebut tertuang dalam Pasal 8 hingga Pasal 14. meliputi persyaratan administratif, tata bangunan, peruntukan dan intensitas, hingga arsitektur sebuah bangunan.

Apa Itu Omnibus Law Dalam Grafik

/
Infografik penjelasan mengenai penjelasan Omnibus Law

RUU Cipta Kerja, Kewenangan Pemda Terkait Penataan Ruang Bakal Dihapus

/
Pemerintah berencana menghapus wewenang pemerintah daerah (pemda) dalam pengaturan tata ruang. Hal ini diketahui berdasarkan draf Pasal 18 Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja

Jika Omnibus Law Berlaku, Pemda Harus Sesuaikan Regulasi

/
Pemerintah daerah mesti menyesuaikan sendiri regulasinya dengan Omnibus Law apabila rancangan undang-undang sapu jagad itu resmi berlaku. Demikian diungkapkan Wakil Ketua Asosiasi DPRD Kota Seluruh Indonesia

Dalam RUU Omnibus Law Cipta Kerja, Pemda Tak Lagi Berwenang Urus Amdal

/
Peran pemerintah daerah dalam menetapkan analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) kegiatan usaha dihapuskan dalam Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja. Apabila RUU ini disahkan, kewenangan dalam menetapkan amdal sebuah kegiatan usaha mutlak berada pada pemerintah pusat.

Omnibus Law RUU Cipta Kerja, Izin Lingkungan Dihapus

/
Pemerintah menghapus izin lingkungan sebagai persyaratan untuk memperoleh izin usaha dalam omnibus law Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. Hal ini diketahui dari draf omnibus law RUU Cipta Kerja yang telah disetorkan pemerintah ke DPR.

Bola di Tangan DPR, Mungkinkah Pembahasan Omnibus Law Rampung 100 Hari?

/
Bola pembahasan rancangan undang-undang (RUU) omnibus law kini berada di tangan DPR. DPR telah menerima dua draf omnibus law, yaitu RUU Cipta Kerja dan RUU Perpajakan dan Penguatan Perekonomian, dari pemerintah.

Ini 6 Poin Penting Omnibus Law Perpajakan

/
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan, di dalam omnibus law perpajakan hanya ada 28 pasal yang merupakan hasil amandemen dari tujuh undang-undang. "Amandemen tujuh undang-undang, yaitu undang-undang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Kepabeanan, Cukai, Pajak Daerah dan Pemerintah Daerah,"